Ketua Apindo: Program Iuran Tapera Lebih Cocok untuk ASN, TNI, dan Polri

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan tegas menolak kebijakan iuran Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) sebesar 3%. Menurut Apindo, program ini sebaiknya lebih difokuskan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, bukan untuk pekerja swasta.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani menjelaskan bahwa pengusaha lebih memperjuangkan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang telah ada dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya program ini, pekerja swasta tidak perlu ikut serta dalam program Tapera.

“Program Tapera seharusnya ditujukan khusus bagi ASN, TNI, dan Polri,” ujar Shinta Kamdani dalam pernyataannya.

Apindo telah berdiskusi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memperluas program MLT yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi pekerja.

“Dalam diskusi tersebut, kami mengusulkan agar pekerja swasta dikecualikan dari program Tapera dan diberikan fasilitas perumahan melalui BP Jamsostek,” tambah Shinta.

Apindo juga telah mengadakan sosialisasi kepada para pengembang melalui DPP Real Estate Indonesia (REI) serta menginisiasi penandatanganan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan 2 Bank Himbara (BTN dan BNI), serta 4 Bank Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), yaitu Bank Jabar, Jateng, Bali, dan Aceh, dalam rangka perluasan manfaat program MLT Perumahan Pekerja.

Untuk mendapatkan fasilitas perumahan, pekerja dapat memanfaatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari dana program JHT (Jaminan Hari Tua) dengan berbagai manfaat seperti pinjaman KPR, uang muka perumahan, pinjaman renovasi perumahan, dan fasilitas pembiayaan perumahan pekerja.

“Dalam mengimplementasikan Tapera, kami menyarankan agar pemerintah memulainya terlebih dahulu dengan dana yang terkumpul dari ASN, TNI, dan POLRI untuk memastikan manfaat yang diberikan benar-benar optimal. Jika hasil evaluasi positif, barulah dipertimbangkan untuk meluas ke sektor swasta,” tutup Shinta.

Demikian informasi seputar kebijakan iuran Tapera yang ditolak oleh Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Alienslatest.Org.